Presiden SBY disadap intelijen Inggris. Hasil sadapannya dimanfaatkan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd. Namun, SBY hanya diam. Ada apa?
Media Australia melaporkan, penyadapan itu dilakukan saat SBY menghadiri KTT G20 di London, Inggris, April 2009 lalu. Hasil penyadapan itu digunakan untuk mendukung tujuan diplomatik Australia, termasuk pula dukungan untuk memenangkan kursi jabatan di Dewan Keamanan PBB.
Presiden SBY sudah mengetahui laporan dirinya disadap. Namun, SBY belum memberi sinyal apa-apa terkait berita penyadapan ini.
"Saya belum mendengar ada reaksi dari Beliau," ujar Marty Natalegawa usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/7/2013).
Anggota DPR dari Fraksi PDIP Helmy Fauzi pun mengaku heran dengan aksi 'diam' yang dilakukan SBY. Padahal, insiden ini disebutkan Jubir Kepresidenan Teuku Faizasyah sudah dilaporkan ke SBY sebulan lalu.
"Kalau memang Presiden SBY sudah tahu sebulan lalu, kenapa tidak langsung diributkan dengan pihak Australia, Inggris, dan Amerika Serikat," heran Helmy.
Ia mengingatkan pemerintah SBY untuk segera bersikap atas insiden ini. Sebab, kejadian ini bukan kali pertama yang dilakukan Australia. "Dulu KBRI di Canberra juga disadap, apa iya pemerintah hanya diam saja," kata Helmy.
Kabar tentang adanya penyadapan Presiden SBY juga membuat sibuk Badan Intelijen Negara (BIN). Namun BIN memilih untuk berhati-hati menanggapi kabar ini.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman malah tidak percaya atas kabar penyadapan yang dilakukan AS dan Inggris terhadap Presiden SBY.
"Saya berharap kita tidak sepenuhnya percaya kepada berita itu. Itu berita sepihak, sehingga memerlukan klarifikasi juga dari pihak lain," jelas Kepala BIN Marciano Norman.
Namun, menurut Norman, bukan berarti BIN diam saja dengan adanya kabar ini. BIN telah mengkontak pihak intelijen Inggris.
Indonesia Mengaku Kesulitan
Indonesia kesulitan memverifikasi kebenaran berita penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menghadiri pertemuan G-20 di London. Sementara permintaan klarifikasi dari pemerintah Inggris juga belum mendapatkan jawaban.
"Berita dari media Australia tidak menyebutkan sumber berita sehingga ada kesulitan memverifikasi berita itu," kata Staf Ahli Hubungan Luar Negeri Kepresidenan, Teuku Faizasyah, di sela-sela Perayaan Hari Nasional Maroko di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2013.
Dia menegaskan, penyadapan merupakan tindakan yang tidak etis dalam hubungan bilateral.
"Tindakan penyadapan bukan sesuatu yang bisa dibenarkan dalam praktek hubungan bersahabat antarnegara karena dengan demikian menimbulkan masalah kepercayaan," Faiza memaparkan.
Fairfax Media yang membawahi The Age dan The Sydney Morning Herald melaporkan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengambil keuntungan dari penyadapan yang dilakukan agen intelijen Inggris.
"PM Kevin Rudd mendapat keuntungan dari kegiatan mata-mata Inggris terhadap Presiden SBY saat KTT G20 tahun 2009 di London," demikian kata sumber anonim dari intelijen Australia, seperti dimuat Sydney Morning Herald, 26 Juli 2013.
Dalam laporan disebutkan, pejabat Australia yang hadir dalam pertemuan kepala negara itu mengungkap, delegasi Australia memperoleh 'dukungan intelijen yang sangat baik', termasuk informasi yang dibagikan oleh Inggris dan AS.
"PM Rudd memiliki keinginan yang besar akan informasi intelijen, terutama terkait pemimpin Asia Pasifik, Yudhoyono, Manmohan Singh (PM India) dan Hu Jintao (mantan Presiden China)," sebut laporan itu.
Masih dalam laporan intelijen tersebut, hasil penyadapan itu digunakan untuk mendukung tujuan diplomatik Australia, termasuk pula dukungan untuk memenangkan kursi jabatan di Dewan Keamanan PBB.
"Tanpa dukungan intelijen (hasil sadapan) Amerika Serikat, kami tak akan bisa memenangkan kursi itu," ungkap pejabat di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan itu.
Posting Komentar