Israel 'kebakaran jenggot' setelah Uni Eropa melarang bantuan pendanaan bagi lembaga Israel yang beroperasi di wilayah pendudukan Palestina. Artinya lembaga Israel yang bergerak di wilayah pencaplokan Perang Arab-Israel pada 1967.
Untuk memperoleh pendanaan dari Uni Eropa, perusahaan, universitas, atau lembaga lain milik Israel harus menandatangani klausal yang mewajibkan mereka beroperasi di wilayah Israel sebelum 1967. Sehingga, mereka yang berada di Dataran Tinggi Golan, Yerusalem Timur dan Tepi Barat makan akan dilarang mendapat hibah, hadiah, atau pinjaman dari Uni Eropa.
Klausul ini adalah dukungan kuat Uni Eropa kepada permintaan Palestina agar Israel mengembalikan wilayah setelah 1967.
"Uni Eropa memperjelas, mereka tidak akan mengakui perubahan perbatasan pra-1967, selain yang disepakati oleh para pihak untuk proses perdamaian Timur Tengah," tulis Uni Eropa dalam sebuah pernyataan yang dilansir Al Jazeera.
Menteri Keuangan Israel, Yair Lapid, bahkan menyatakan keputusan Eropa akan mengarah pada upaya isolasi Israel. Lapid pun yakin semakin Israel menunda negosiasi damai dengan Palestina, maka akan semakin merugikan Negara Yahudi itu.
Tokoh senior Palestina, Hanan Ashrawi menyambut klausul baru ini. Ia mengatakan langkah Uni Eropa ini adalah Era baru. Ia pun meminta Israel mendengar dengan seksama agar segera mengembalikan wilayah yang mereka duduki secara ilegal.
Pemimpin Israel mengecam langkah Uni Eropa. Namun, mereka mengakui pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem membuat negara mereka terisolasi dari dunia Internasional.
Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menyatakan tidak akan pernah menerima perintah dari wilayah lain terkait perbatasan dua negara. Bagi Netanyahu, isu pencaplokan wilayah semenjak Perang Arab-Israel 1967 hanya bisa diselesaikan dengan negosiasi antara Israel dan Palestina.
Posting Komentar